Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di UIN Imam Bonjol Padang, Kota Padang. Foto: Andri/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka moratorium program studi umum, memberi keleluasaan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) untuk membuka sejumlah program studi (prodi) baru berbasis terapan, yang kini masih dimoratorium.  Menurut Lisda, ilmu terapan saat lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman.

“Sehingga, UIN memiliki peran penting dalam menghadirkan jawaban atas tantangan tersebut dengan mendorong model pendidikan dan pembelajaran yang memadukan antara sains dan ilmu agama,” ungkap Lisda saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan peningkatan mutu pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/9/2021).

Politisi Partai NasDem itu  berharap, Kemendikbudristek jangan menghambat pembukaan prodi umum di UIN di seluruh Indonesia termasuk UIN Imam Bonjol, agar UIN dapat membuka prodi ilmu umum dan ilmu terapan. Untuk diketahui, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pengelolaannya di bawah Kementerian Agama. Namun secara teknis akademik, pembinaan dilakukan Kemendikbudristek.

Lisda juga memberikan sejumlah masukan maupun catatan penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan maupun peran kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang, dalam menjawab perkembangan zaman. 

Dalam kesempatan yang sama Rektor UIN IB Martin Kustati mengatakan, perguruan tinggi mesti berperan sebagai penggerak perubahan. Katanya, sehingga butuh dukungan seluruh pihak untuk menciptakan iklim kampus yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. “UIN IB sendiri sedang merancang menjadi pendidikan islam terkemuka yang memadukan nilai agama, nilai budaya maupun nilai kebangsaan,” ujarnya.

Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Sumbar turut diikuti Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, serta sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI di antaranya Ina Ammania, John Kenedy Azis, Mohammad Saleh, Saiful Rasyid, Lisda Hendrajoni, Achmad, M Asli Chaidir, dan Nasril Bahar. (man/sf)